Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusannya melakukan survei publik untuk pembebasan wajib militer bagi BTS.
Pada tanggal 1 September, Kementerian menyatakan, “Kementerian telah memutuskan untuk tidak melakukan survei publik tentang masalah pembebasan dinas militer untuk BTS.
Saat ini, media melaporkan masalah tersebut seolah-olah survei ini akan secara langsung memengaruhi keputusan kementerian apakah iya atau tidak anggota BTS harus menerima pembebasan wajib militer.
Kementerian ingin menekankan bahwa masalah serius seperti itu tidak akan ditentukan semata-mata oleh hasil survei publik.”
Sebelumnya, dalam rapat Komite Pertahanan Nasional, anggota parlemen Sul Hoon menyatakan, “Penelitian publik perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga kami dapat menentukan pendapat rakyat tentang masalah ini. Rakyat adalah pemilik negara ini, dan semua kekuatan milik rakyat. Dalam hal pembebasan wajib militer untuk BTS juga, sangat penting untuk menilai pandangan rakyat.”
Setelah klaim anggota dewan, Majelis Nasional menerima kritik karena “menunda tanggung jawab mereka kepada publik”.